pariwisata kabupaten jember

GP Ansor Gresik Gelar Demo FDS

  Dibaca : 374 kali
GP Ansor Gresik Gelar Demo FDS
ilustrasi (ist)
space ads post kiri

Kemendikbud : Permendikbud 23 Tahun 2017 itu Program Penguatan Karakter

Gresik, Memo X– Sesuai dengan intruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU), puluhan kader NU kota pudak yang dimotori oleh PC GP Ansor Gresik melakukan aksi demo kebijakan Mendikbud terkait program “Full Day School” (FDS) di halaman kantor Bupati Gresik, Senin (13/8/2017)

“Kita sepakat bersama PBNU, mendorong pemerintah untuk mencabut Permendikbud 23 Tahun 2017. Kami sinyalir permen tersebut memperlemah pendidikan di pesantren,” kata salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Gresik Agus Junaidi mengatakan program Full Day School (FDS) yang tertuang dalam Permendikbud 23 Tahun 2017 adalah bagian dari upaya untuk memperlemah pendidikan berbasis pesantren dan diniyah. Menurutnya jika kebijakan tersebut tetap dilakukan maka pendidikan diniyah dan pesantren akan tergeser. “Permendikbud nomor 23 Tahun 2017 tersebut merupakan proyek pembunuhan madrasah diniyah dan pondok pesantren,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap masyarakat tidak mensalahartikan terkait Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 yang memang berisi tentang sekolah delapan jam selama lima hari. Terkait Full Day School (FDS), mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menilai memang ada. Namun, ia menjelaskan bahwa sekolah reguler akan menggunakan model pembelajaran Program Penguatan Karakter (PPK).

“Full day school itu memang ada, adapula boarding school dan dua model ini berbasis karakter. Namun sekolah yang diluar dua model tersebut (reguler), kemendikbud mempunyai Program Penguatan Karakter (PPK). Jadi, tetap menggunakan kurikulum dua ribu tiga belas tapi akan diperkuat,” jelasnya beberapa waktu yang lalu ketika kunjungan kerja ke Ponpes Maskumambang Dukun, Gresik.

Lanjut Muhadjir, terkait adanya peraturan dari presiden, ia menambahkan Perpres sebagai payung hukum yang akan ada tambahan dalam peraturan tersebut. Bahkan pihaknya siap menampung berbagai macam usulan dari berbagai pihak. “Sekarang sedang di proses tapi prakarsa pengusulan dari kemendikbud,” tambah Muhadjir. (Sgg/zen).

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional