pariwisata kabupaten jember

DPRD Gresik akan Lakukan Review 500 Perda

  Dibaca : 497 kali
DPRD  Gresik akan Lakukan Review 500 Perda
Jajaran anggota DPRD Gresik dalam satu kesempatan rapat
space ads post kiri

Saat ini Kabupaten Gresik memiliki 500 peraturan daerah. Kenyataannya, tidak semua perda tersebut berlaku efektif. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Gresik untuk melakukan review.

Kabag Humas dan Protokol DPRD Gresik Sutarmo SH, menjelaskan, berdasarkan hasil konsutasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapemperda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan revisi perda. Namun bisa melakukan review perda yang telah ada. “Dari hasil review tersebut bisa mengeluarkan rekomendasi,” kata Sutarmo.

Rekomendasi yang dikeluarkan bisa berupa mencabutan perda atau revisi perda. Atas penjelasan ini bapemperda DPRD Gresik memiliki semangat untuk melakukan review terhadap perda yang telah ada. “Pada proses review diperkenankan untuk mendatangkan tenaga ahli baik dari akademisi maupun birokrasi,” kata Sutarmo.
Sutarmo juga menjelaskan dalam rapat konsultasi tersebut dijelaskan pemahaman atas Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya terkait pengaturan dalam tahapan penetapan ranperda, yang dibagi terbagi menjadi dua yaitu evalusi dan fasilitasi.

Bersifat evaluasi, ranperda yang telah disusun bersama kepala daerah, dikirim ke pemerintah provinsi untuk mendapat nomer registrasi dari gubernur. Kemudian setelah dievalusi, diadakan penyempurnaan oleh pemerintah dan DPRD. “Baru setelah itu diundangkan melalui lembaran daerah,” katanya.

Bersifat fasilitasi, ranperda yang telah melalui pembahasan final pansus DPRD dan pemerintah daerah dikirim ke provinsi untuk mendapatkan nomer registrasi. Selanjutnya setelah mendapat evaluasi disahkan oleh DPRD melalui sidang paripurna.

Beberapa perda yang termasuk dalam evaluasi adalah perda APBD, Pajak, Retribusi, RPJMP, OPD dan RTRW. “Diluar itu termasuk Fasilitasi,” kata Sutarmo.
Sementara itu Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus BPK DPRD Kabapten Gresik telah menyelesaikan tugasnya. Pansus ini dibentuk untuk menindaklanjuti temuan BPK atas laporan atas APBD tahun 2016. Panitia khusus tersebut mempunyai masa kerja dua pekan untuk dapat memberikan rekomendasi kepada eksekutif. “Ada banyak pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukan penelitian sehingga, dalam audit lanjutan BPK kelak tidak sampai menimbulkan masalah baru,” ujar anggota Pansus DPRD Gresik Mujid Ridwan.

Page 1 of 212
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional