pariwisata kabupaten jember

Proyek Penyedia Barang dan Jasa di Bagian Umum Diduga Tak Transparan

  Dibaca : 450 kali
Proyek Penyedia Barang dan Jasa di Bagian Umum Diduga Tak Transparan
DOBEL: Dokumen proyek yang diduga dobel penganggarannya.
space ads post kiri

Gresik, Memo X – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik yang selama ini seharusnya untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan publik seharusnya dilakukan secara transparan tanpa adanya kepentingan sepihak. Sehingga bisa terwujudnya proses pemerintahan yang bersih jauh dari KKN. Namun tak demikian yang terjadi pada Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Bahkan, ironisnya muncul dugaan, sebagian besar proyek tersebut dikerjakan oleh segelintir oknum di dalam pemerintahannya.

Memang ada beberapa proyek yang memang dikerjakan oleh beberapa CV maupun PT, itupun hanya sebagai formalitas saja. Dugaan kasus tersebut muncul setelah awak media menemukan kejanggalan data dari Berita Acara Hasil Pengadaan langsung (BAHPL) nomer 027/581/437.32/2017 tertanggal 31 maret 2017 untuk kegiatan pemeliharaan rutin berkala kantor, gedung, rumah tangga dengan nama paket pekerjaan pemeliharaan ruang bupati.

Di situ jelas disebutkan Harga Penawaran Sementara (HPS) Rp 93.893.800 di kerjakan oleh salah satu CV. Hingga terjadi Harga Penawaran Terkoreksi (HPT) dengan nilai Rp 93.491.200. Sehingga hasil evaluasi muncul dukumen penawaran memenuhi syarat administrasi tekhnis dan harga dan ditanda tangani pada 3 april 2017.

Namun, hal itu menuai kejanggalan. Anehnya, dibulan yang sama tertanggal yang berbeda lebih awal pernah dilakukan pekerjaan tersebut dengan BAHPL nomer 027/582/437.32/2017 nilai HPS Rp 99.345.400 dikerjakan oleh CV yang sama dengan pekerjaan proyek yang sama pula.

Tak hanya itu, dari berbagai dokument data yang berhasil dihimpun oleh awak media ketika menghubungi beberapa CV yang mendapatkan proyek tersebut, pihaknya malah terkesan bingung ketika wartawan mengajukan beberapa pertayaan, diantaranya, sejak kapan surat perintah kerja (SPK) diterbitkan dan apa saja yang dikerjakan. Mirisnya, malah yang bersangkuatan justru melemparkan persoalan tersebut dan mengarahkan konfirmasi ke Bagian Umum.

“Waduh pak aku bingung, coba konfirmasi ke Pak Nanang saja biar jelas pak,” ujar singkat salah satu rekanan yang engan menyebutkan namanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum Pemkab Gresik Nanang Setiawan saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut membatah. Nanang berdalih semua rekanan pengadaan langsung (PL) ada. Bahkan dirinya mengatakan ada beberapa CV yang mengerjakanya itu merasa rugi.

“Semua rekanan ada mas, kalau memang sampean punya bukti monggo. Sampean dapat data dari mana. Padahal setiap data yang sudah tidak terpakai sudah tak suruh hancurkan. Kemarin saja salah satu pengerjaan CV juga ada yang rugi gak dibayar dan itu memang resiko,” kata Nanang saat di temui di ruang kerjanya. Senin, (5/6).

Disinggung terkait adanya satu pekerjaan yang diduga muncul dua anggaran (double anggaran) pihaknya juga membantah. Menurutnya itu keliru dan mesti ada revisi. “Tidak ada satu pekerjaan yang muncul dua anggaran, dan itu pasti saya revisi. Coba dilihat di web pengumuman disitu ada,” sanggahnya.

Sayangnya ketika awak media meminta bukti revisi tersebut Nanang enggan menujukan beberapa bukti tersebut.

Diketahui di tahun 2017 Bulan Mei, anggaran yang dikeluarkan untuk perawatan barang dan jasa hampir mencapai ratusan Milliar. Namun, diduga proyek tersebut dijadikan obyek mencari keuntungan oleh pihak pihak tertentu. (sgg/zen)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional