pariwisata kabupaten jember

Disnakertrans Ancam Bekukan Perusahaan

  Dibaca : 359 kali
Disnakertrans Ancam Bekukan Perusahaan
Kadisnaker Gresik Mulyanto
space ads post kiri

# Jika THR Karyawan Tak Diberikan

Gresik, Memo X – Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja) Pemkab Gresik Mulyanto, meminta semua buruh yang bekerja di sektor industri tidak perlu khawatir soal THR (tunjangan hari raya) 1438 H/2017. Sebab, pihaknya menjamin bahwa perusahaan akan memberikan hak THR sesuai dengan ketentuan. “Saya yakin semua perusahaan di Kabupaten Gresik mampu memberikan THR sesuai ketentuan perundangan berlaku,” kata Mulyanto, Minggu (11/6).

Menurutnya, setiap perusahaan memiliki kalkulasi kemampuan untuk memberikan THR buruhnya di setiap tahunnya. “Mereka sudah melakukan hal ini (memberikan THR) tidak sekali dua kali, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi sudah antisipasi keuangannya,” terang mantan Asisten I Setda Gresik ini.
Hal ini dibuktikan bahwa sampai hari ini belum satu pun perusahaan yang datang ke Disnakertrans untuk mengadukan keberatan membayar THR.
“Hal serupa juga terjadi pada buruh yang bekerja di 1.383 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Gresik. Belum ada, baik dari perusahaan maupun buruh yang mengadukan kalau perusahaan tidak mampu memberikan THR,” ungkapnya.

Meski begitu, Mulyanto menyatakan sudah menyiapkan pengaduan kepada para pemilik perusahaan atau buruh yang tidak bisa memberikan dan tidak mendapatkan THR.

“Di kantor Disnakertrans sudah kami buka ruang pengaduan itu. Atau kalau pihak perusahaan tidak sempat melakukan pengaduan ke kantor, bisa melalui telepon ke nomor (031) 3950251 atau 08123092955,” tambahnya.

Selain itu Mulyanto juga menerangkan batas pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan jatuh Minggu, 18 Juni. Bagi perusahaan yang tak memenuhi kewajiban, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik siap memberikan sanksi bagi perusahaan tersebut. “Batas waktu pembayaran THR maksimal H -7. Bagi perusahaan yang belum bayarkan THR pekerja akan dikenakan sanksi lima persen,” katanya.

Mulyanto menjelaskan, sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6/2016 pasal 10 tentang denda dan sanksi administratif THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Perusahaan bisa dikenakan sanksi lima persen dari THR pekerja dengan masa kerja 1-12 bulan. Di mana, THR karyawan sebesar masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan dengan gaji dalam sebulan.

Perusahaan yang masih tidak melaksanakan kewajibannya bakal dikenakan teguran, peringatan hingga sanksi pembekuan izin operasional.
Lanjut Mulyanto, pihaknya mengaku telah membuka pos pengaduan THR untuk pekerja dan serikat pekerja yang sampai batas waktu pemberian THR belum mendapatkannya.

“Bagi karyawan yang tidak mendapatkan THR dalam kurun waktu yang ditentukan, silahlan lapor ke pos pengaduan di Disnaker Gresik, kami siap menindak lanjuti,” pungkasnya. (sgg/zen)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional