pariwisata kabupaten jember

Proyek PL di Pemkab Gresik Hanya Dinikmati Kalangan Tertentu

  Dibaca : 443 kali
Proyek PL di Pemkab Gresik Hanya Dinikmati Kalangan Tertentu
ilustrasi (ist)
space ads post kiri

# Kontraktor Akui Ada Pejabat Minta Komisi

Grsik, Memo X – Pengumuman Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik nyaris tak bisa dipahami secara langsung. Pasalnya, berdasarkan berita acara tersebut, tertuang pemaparan kalimat yang cukup singkat dan ada dugaan memang disengaja. Sehingga setiap pengadaan proyek yang melalui pengumuman BAHPL itu diduga hanya dinikmati oleh orang orang tertentu. Tak jarang pula proyek pengadaan langsung itu bisa dipastikan satu orang bisa membawa lima sampai sepuluh bendera. Artinya proyek tersebut hanya dinikmati oleh orang tertentu yang punya kedekatan dengan orang dalam di lingkungan Pemkab.

Padahal jelas jelas aturan tersebut sudah diatur dalam Undang undang Nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik. Namun hal tersebut sering terjadi para pemohon proyek kekurangan informasi lantaran kurangnya ketransparanan.

Karuan saja banyak keluhan dari para pemilik CV yang tak kebagian proyek dan sekarang santer jadi omongan. Awak media mencoba konfirmasi ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemerintah Kabupaten Gresik, Irfak, namun, pihaknya enggan memberikan penjelasan. “Saya tidak berwenang memberikan penjelasan mas, takutnya nanti saya malah salah jawab,” ujar Irfak saat dikonfirmasi.

Selain itu prosedur mendapatkan proyekpun semakin mudah ketika salah satu CV bisa diajak bermain. RY salah satu pemilik pekerjaan yang menangani beberapa CV saat dikonfirmasi terkait Surat Perintah Kerja (SPK) mengatakan, pihaknya mendapat perintah kerja sejak Januari 2017 lalu, dan rencananya akan diselesaikan pada September mendatang.

“Benar itu CV saya, dan saya mulai mengerjakan proyek sejak Januari, rencananya September harus sudah diselesaikan,” katanya saat ditemui di alamat salah satu CV yang tertera di berita acara hasil pengadaan langsung.

Anehnya, ketika dikonfirmasi terkait kapan pihaknya mendapatkan surat perintah kerja (SPK) dan kapan pihaknya menandatanganinya malah mengaku belum mengantonginya bahkan belum juga ditanda-tangani. “Maaf mas kami belum menanda-tangani, dan SPK tersebut masih di Bagian Perlengkapan,” ujarnya
Sementara pengakuan RY terkait sejak bulan kapan dikeluarkanya SPK tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang semestinya. “Semua SPK ada mas di Perlengkapan dan memang jarang saya ambil. Bagi saya yang penting dibayar, kalau sampean butuh monggo tak ambilkan,” dalihnya.

Tak hanya itu, RY juga mengatakan, yang mendapatkan proyek PL di lingkup Pemda tidak dirinya saja yang rata rata satu orang memakai lebih dari satu CV yang artinya pinjam CV milik orang lain dengan memberikan komisi.

“Itu banyak mas, satu nama misal saya memakai CV lebih dari satu bahkan tiga sampai lima CV, tapi ya itu kita tetap memberikan komisi,” katanya.
Sayangnya ketika ditanya berapa komisi dan fee yang diberikan ke pejabat dan pemilik CV pihaknya enggan menyebutkan. “Wah kalau itu ya urusan antara kita dan mereka mas, mesti sampean sudah paham lah mas,” pungkasnya.

Kejadian tersebut justru bertolak belakang dengan tugas, wewenang dan fungsi PPTK seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) PP 58 Tahun 2005. Di pasal tersebut dijelaskan PPTK mempunyai wewenang mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. (sgg/zen)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional